SOSIALISASI PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DPMPTSP Kabupaten Klungkung menghadiri kegiatan Sosialisasi Penetapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan ATR/BPN, Dinas PUPRPKP, Dinas Pariwisata, Satpol PP, DPMPTSP, serta pelaku usaha. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam pembahasan, dilakukan klarifikasi terhadap dua pelaku usaha, yaitu Semaya One Beach Hotel dan The Purist. Berdasarkan hasil pembahasan, kedua usaha tersebut belum memiliki PKKPR untuk kegiatan berusaha sehingga disarankan segera mengajukan permohonan melalui bidang tata ruang Dinas PUPRPKP.

Selain itu, masing-masing OPD teknis memberikan arahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan, mulai dari pengajuan PKKPR, pemenuhan standar usaha pariwisata, hingga pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan.

Pelaku usaha diberikan waktu 7 hari untuk mulai mengurus persyaratan PKKPR berusaha. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tersebut, akan diberikan Surat Peringatan I (SP I).

Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaku usaha semakin memahami kewajiban perizinan dan ketentuan pemanfaatan ruang, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan tertib, sesuai aturan, dan memberikan kepastian hukum.

DPMPTSP Kabupaten Klungkung — Melayani dengan Hati.

#DPMPTSPKlungkung #MPPklungkung #Klungkung #TataRuang #PemanfaatanRuang #PKKPR #PerizinanBerusaha #OSSRBA #SanksiAdministratif #PelayananPublik #MelayaniDenganHati