LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Merupakan Kewajiban Bagi ASN untuk melaporkan harta kekayaannya, ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

dibawah ini adalah Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung

TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA